Autotech23 - Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta penyesuaian panduan komunitas, yang ialah sederet aturan termasuk soal takedown konten, di media-media sosial dengan aturan lokal. Namun, YouTube berkata lain.
"Kita sudah beberapa kali bertemu [dengan platform media sosial] bagaimana kita menyelaraskan standar community guidelines dengan local regulation karena bahasanya, culture-nya, behavior-nya berbeda," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam peluncuran Koalisi Nasional untuk Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten di Jakarta, Kamis (16/2).
Menurutnya, ada beberapa konten yang dianggap normal oleh masyarakat global, namun dilarang di suatu negara. DominoQQ
"Memang algoritma moderasi konten ini harus lokalisasi, itu yang dipentingkan, karena mungkin di satu negara ada konten dilarang dan bagaimana kita melakukan penyelarasan," ujarnya.
Ia juga menyinggung YouTube yang terbilang sulit untuk diminta memoderasi konten pengguna.
"Platform yang temen saya ini detail sekali, harus ada menit berapa, UU apa yang dilanggar, bisa juga ditolak," kata Semuel sambil menyinggung Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia Danny Ardianto yang hadir di tempat yang sama.
"Kami paham setiap pengajuan kita pun pemerintah bukan kebal hukum lagi. Karena itu kita sangat hati-hati karena kalau salah kita bisa digugat," lanjut Semuel.
Terlepas dari itu, ia mengaku ingin membuat masyarakat meningkatkan daya kritisnya agar punya "daya blokir yang paling pinter".
"Apapun yang dilihat di internet jangan semua dipercaya. Jadi kalau sampah ngapain dibaca," cetus dia,
Merespons hal itu, Danny Ardianto mengingatkan platform media sosial memiliki panduan komunitas yang berlaku global.
"Ada permasalahan di sini. Kalau ini dibuat sesuai negara masing-masing berarti tidak ada standar yang sama. Sedangkan plaftorm global ini ditonton oleh negara lain, itu kan nature-nya dari awal platform ada cross border," tuturnya.
Menurut Danny, perbedaan standar aturan di tiap negara membuat suplai video yang ditonton akan carut-marut.
"Bagaimana caranya kita bilang standarnya beda-beda? Kan jadi enggak match ya antara supply video dan yang nonton video. Itulah [kenapa] kita punya community guidlines," urainya.
"Kalau standarnya pakai sebuah negara yang anti-demokrasi, katakanlah, artinya rusak," cetus dia.
Lantaran itulah, kata Danny, YouTube memiliki dua opsi. "Yaitu community guidelines dan permintaan atas dasar pelanggaran hukum di negara setempat," sambungnya.
Comments
Post a Comment