Autotech23 - Sejak 5 tahun silam, pemerintah telah mendukung perkembangan Smart City untuk perkembangan kota berbasis sustainable city atau disebut juga kota ramah lingkungan yang dengan harapan mampu meningkatkan kualitas layanan perkotaan melalui mengurangi kegiatan yang mencemari lingkungan.
Penyusunan masterplan dan program percepatan kota pintar untuk 100 kabupaten/kota ini sendiri dilaksanakan dalam rentang waktu tiga tahun sejak 2017-2019. Pemilihan 100 kabupaten/kota tersebut diharapkan menjadi role model bagi daerah lainnya.
Dibutuhkan 6 hal untuk mewujudkan terbentuknya smart city, yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.
Smart governance adalah pilar yang paling signifikan yang berhubungan dengan regulasi. Hal ini merupakan prioritas karena berhubungan pada peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan inti dari suatu pemerintahan.
Adanya pandemi COVID-19 memaksa seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat memanfaatkan teknologi. Perubahan yang signifikan adalah gaya belanja cashless dengan pemanfaatan fintech yang menjadi salah satu pendukung kesuksesan Smart Governance.
Dalam implementasi smart city tentu ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Smart Governance bukan hanya mengenai upaya-upaya inovatif tetapi juga teknologi dan internet kuat dalam merubah ekosistem kota, mengapa demikian? Berikut alasannya!
Smart Governance Kunci Kesuksesan Smart City
Smart governance adalah upaya inovatif yang menjadi pilar kesuksesan smart city. Dikutip dari blog website Aptika Kominfo, ada tiga aspek utama dalam smart governance sebagai indikator penting bagi smart city yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga.
Smart governance memastikan pemerintah diseluruh wilayah terutama daerah pariwisata menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik.
Sebagai wilayah percontohan untuk penerapan Smart Government, pemerintah DKI Jakarta membangun sistem-sistem seperti portal Pemprov DKI Jakarta yang berisi layanan perizinan, pengaduan masyarakat, informasi publik, statistik Jakarta dan lainnya. Tidak kalah pentingnya yaitu terdapat layanan Big Data untuk mendapatkan hasil analisis data lebih cepat, Citizen Relation Management (CRM) yang digunakan aparatur pemerintahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga, dan masih banyak lagi dalam pencapaian indikator smart governance pada wilayah ini.
Tantangan
Dalam penerapan smart city dibutuhkan stakeholder yang harus saling bahu membahu membangun fasilitas dan mengajak masyarakat terbiasa dengan pola kebiasaan baru, terutama menghadapi beberapa tantangan seperti :
Infrastruktur dan biaya
Smart city menggunakan teknologi sensor untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi seperti statistik jam sibuk, kualitas udara, atau tingkat kriminal. Implementasi sensor ini membutuhkan infrastruktur yang canggih dan mahal. Pemerintah harus mampu bekerja sama dengan pihak swasta memberikan infrastruktur yang memadai, internet yang kuat dengan biaya seefisien mungkin.
Masalah keamanan dan privasi
Keamanan memiliki 2 sisi yang berkebalikan, bisa menjadi manfaat atau tantangan baru. Seiring dengan meningkatnya penggunaan IoT dan teknologi sensor, fakta bahwa ancaman serangan dunia maya merupakan isu kritis bagi smart city. Selain itu, untuk menghindari kekhawatiran tentang penggunaan data, penyelenggaraan smart city perlu melibatkan warganya. Dengan adanya transparansi tujuan pengumpulan data, masyarakat menjadi percaya dan tergerak untuk ambil bagian dalam menjadikan kotanya lebih maju.
Resiko sosial
Urbanisasi inklusif harus menjadi prioritas untuk menghadapi kerentanan yang meningkat. Itulah mengapa pemerintah, akademisi, dan swasta perlu memastikan bahwa tidak ada populasi yang dikecualikan pengenaan kota pintar.
Misalnya, dari sisi akademisi dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui e-literasi.
Sementara, pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong kemajuan di bidang perdagangan khususnya UMKM melalui pemberdayaan teknologi digital.
Pemerintah daerah juga harus memiliki keberanian mendorong dunia usaha dan masyarakatnya untuk mulai beralih ke teknologi finansial seperti QRIS, e-banking, dan e-wallet.
Melalui upaya berkelanjutan yang serba digital, pembangunan smart city tidak hanya terpatok pada pembangunan dan pendistribusian teknologi. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan konektivitas yang kuat untuk memaksimalkan smart governance demi mewujudkan smart city.
Internet dengan Stabilitas Tinggi
Untuk kesuksesan implementasi smart governance, pemerintah dan swasta harus memastikan keberadaan konektivitas di wilayah Anda telah terjamin kualitasnya.
AksesDedicated Internet menjamin bahwa perusahaan selalu menerima bandwidth maksimum yang dibayarkan. Misalnya, jika perusahaan memilih layanan Dedicated Internet 10 Mbps, maka bandwidth yang diterima terjamin pada 10Mbps.
Pilihan populer lainnya adalah membayar untuk shared bandwidth, di mana kecepatan internet yang diiklankan dalam paket yang dibeli, adalah kecepatan maksimum dan tidak pasti.Dedicated Internet juga difasilitasi teknologi throughput yang lebih kuat.
Salah satu cara untuk meningkatkan konektivitas yaitu dengan adanya private access. Pengguna Tidak perlu lagi untuk berebut bandwidth dengan orang-orang di luar organisasi,Dedicated Internet dapat memperkuat jaringan secara keseluruhan.
Comments
Post a Comment